Advertisement
Gudnyus.id - Mudik merupakan fenomena yang biasa bagi masyarakat Indonesia. Kembali ke kampung halaman untuk merayakan hari besar, khususnya Idul Fitri dimanfaatkan untuk bersilaturahmi, serta saling mengunjungi sanak saudara di kampung halaman.
Masyarakat yang tinggal di kota-kota besar untuk merantau dan bekerja akan pulang ke kampung halaman mereka di daerah lain. Sejumlah pendapat mengatakanbahwa tradisi mudik adalah gerakan paling efektif untuk mengalirkan dana dari kota ke daerah.
Tradisi ini juga merupakan salah satu akibat migrasi penduduk dari desa ke kota yang berkembang menjadi urbanisasi. Masyarakat desa yang berurbanisasi ke kota untuk bekerja masih memiliki keterikatan yang tinggi terhadap asal-usul mereka di kampung halaman.
Penduduk Indonesia yang pada tahun 2010 sudah mencapai angka 237.641.326 jiwa (BPS, 2012), dan diprediksi akan mencapai 305 juta pada tahun 2035, sebagian besar adalah masyarakat muslim yang merayakan lebaran.
Hal ini mengakibatkan tingginya pergerakan (traffic generation) manusia dari kota-kota besar menuju ke daerah tujuan mudik. Pergerakan massal dalam waktu yang bersamaan tersebut pastinya akan menimbulkan permasalahan klasik yaitu kemacetan lalu lintas (dan biasanya dibarengi tingginya angka kecelakaan).
Kemacetan lalu lintas seakan menjadi agenda rutin tahunan setiap kali lebaran yang belum dapat terselesaikan. Contoh terkini dialami para pemudik yang memilih menggunakan jalan tol Cipali pada tahun 2016. Antrian panjang kendaraan mengular sejauh puluhan kilometer. Meskipun Pemerintah mengklaim pintu tol Brebes Timur siap beroperasi sebelum hari raya tiba, namun masih banyak faktor yang belum dapat diantisipasi sehingga persoalan yang terjadi menjadi kian kompleks.
Baca juga: Fenomena Mudik di Belahan Negara Lain
Mudik menggunakan sepeda motor merupakan fenomena yang hanya terjadi di Indonesia. YLKI menganggap fenomena ini anomali karena tidak terjadi di negara lain yang memiliki tradisi mudik yang sama. Sepeda motor dianggap lebih murah, lebih fleksibel menerobos kemacetan, dan lebih tepat waktu daripada transportasi publik yang tersedia.
Padahal menurut data Kementerian Perhubungan, 76% kecelakaan saat mudik lebaran tahun 2013 dialami oleh sepeda motor!Untuk menekan angka kecelakaan moda transportasi ini, sejak tahun 2014 Kementerian Perhubungan menginisiasi program mudik gratis bagi para pemilik sepeda motor, dan upaya ini terbukti dapat mengurangi jumlah kecelakaan di tahun 2014.
Kemacetan yang menjadi fenomena “biasa” terutama pada saat momen “mudik” mencerminkan adanya gap antara supply dan demand dalam bertransportasi. Infrastruktur jalan sepintas menjadi jawaban atas kebutuhan akan transportasi. Namun, panjang jalan bukan menjadi solusi tunggal kemacetan. Perlu dilakukan manajemen kebutuhan lalu lintas agar kemacetan dapat teratasi.
Di negara-negara maju, upaya mengantisipasi kemacetan karena tingginya urbanisasi telah dilakukan sejak dini. Mereka membangun jaringan rel kereta api secara luas sebelum terjadi peningkatan kendaraan bermotor yang signifikan sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengelolaan transportasi publik yang berkualitas untuk meredam kendaraan bermotor.
Transportasi publik yang memadai dapat menjadi solusi atas persoalan kemacetan yang terjadi di Indonesia. Peningkatan kualitas layanan transportasi publik (aman, nyaman, tepat waktu, dll), dibarengi dengan tarif yang kompetitif dapat menjadi magnet bagi para pemudik untuk meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi publik, karena selama ini masyarakat masih memilih kendaraan pribadi yang dirasa jauh lebih fleksibel2 dibandingkan transportasi publik dengan biaya transportasi yang relatif sama.
Kebijakan kepemilikan kendaraan pribadi juga perlu dikaji ulang agar “memaksa” pengguna untuk beralih moda ke transportasi publik. Kebijakan mengenai pembangunan infrastruktur terpadu juga menjadi kunci penting; integrasi antara satu moda dengan moda transportasi lainnya agar memudahkan pemudik dalam mengakses kendaraan umum menuju kampung halamannya.
Penulis: Dwi Rini Hartati & Adji Krisbandono
Peneliti Perkotaan dan Regional Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi Badan Litbang, Kementerian PUPR Foto: Jabarprov.go.id
