Advertisement
Gudnyus.id - Menindaklanjuti dari hasil rapat koordinasi yang dilaksanakan secara daring pada tanggal 23 Juli 2020, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI kembali melaksanakan rapat koordinasi pada Selasa, 28 Juli 2020 bertempat di Balairungsari BP Batam. Kegiatan ini Dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Safri Burhanuddin.
Adapun agenda dalam rapat koordinasi tersebut membahas mengenai kesiapan investasi di area labuh jangkar, alokasi lahan untuk pengolahan limbah dan Reception Facilities (RF) di BP Batam, revisi PP15/2016 terkait PNBP Kementerian Perhubungan, Batam Logistic Ecosystem (BLE) dan Pengaturan remunerasi bagi kesejahteraan apparat penegak hukum di laut.
Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Kementerian Kesehatan.
Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, Safri Burhanuddin, menyampaikan, bahwa pembahasan dalam Rapat Koodinasi tersebut merupakan lanjutan dari beberapa kali pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya melalui video conference.
“Salah satu arahan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI adalah menambah jumlah lokasi lego jangkar yang tadinya 3 sudah kita tetapkan, dan sekarang tambah 2, dan kita ingin tau progresnya. Satu relatif sudah selesai dan satu lagi Tanjung Berakit masih menunggu kelengkapan dokumen,” kata Safri Burhanuddin.
Tindak lanjutnya sebagaimana arahan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI agar dapat selesai sebelum akhir Juli dan diharapkan tidak lebih dari tanggal 17 Agustus 2020.
Adapun kesimpulan dari rapat koordinasi tersebut, terkait lego jangkar Tanjung Berakit masih menunggu kelengkapan dokumen, permasalahan alokasi lahan PT Karisma, PT Rempang Galang dan PT Mandraguna agar segera diselesaikan.
Untuk revisi tarif diminta agar segera mengirimkan Surat kepada Menteri Perhubungan, pembahasan lebih lanjut mengenai remunerasi akan dilaksanakan rapat khusus pada hari Selasa mendatang.
