Advertisement
Gudnyus.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Rapat Kerja (Raker) yang membahas Penanganan Covid-19 dan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Warga Negara Indonesia (WNI), pada Senin (19/4/2021) sore. Raker digelar di Ruang Tunggu Keberangkatan A2 Bandara Hang Nadim Batam.
Kepala BNPB sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Indonesia, Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo, memimpin langsung raker yang dihadiri Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, selaku Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Kepulauan Riau, Ansar Ahmad; Walikota Batam/Kepala BP Batam, selaku Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batam, Muhammad Rudi; Walikota Tanjung Pinang, selaku Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Tanjung Pinang, Rahma; serta Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Batam.
Kepala BNPB, Letjen TNI Dr. (H.C.) Doni Monardo, mengatakan, permasalahan yang dibahas dalam pertemuan tersebut mengenai penanganan Covid-19 di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya Kota Batam, dan prosedur pemulangan PMI dari Malaysia dan Singapura ke Indonesia.
“Kendalanya adalah, masih ditemukan PMI yang kembali ke Indonesia dengan mengantongi hasil PCR negatif. Tapi, saat diperiksa kembali di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) hasil PCR-nya positif. Nah, ini diindikasikan adanya hasil tes yang tidak valid yang dibawa oleh mereka,” ujar Doni.
Adapun pintu masuk pemulangan PMI reguler melalui Kota Batam dan PMI Deportasi melalui Tanjung Pinang.
Dari data yang dihimpun Pemerintah Provinsi Kepri, jumlah PMI Mandiri/Kaliberasi dari negara Singapura/Malaysia yang melalui Batam mulai dari Januari hingga 17 April 2021 adalah 11.307 orang, dengan jumlah PMI yang terkonfirmasi positif sebanyak 150 orang.
Sedangkan jumlah PMI Deportasi yang melalui Tanjung Pinang pada 2021 tercatat 167 orang, dengan jumlah PMI yang terkonfirmasi positif sebanyak 27 orang.
Dan PMI Repatriasi sebanyak 144 orang, dengan jumlah PMI yang terkonfirmasi positif sebanyak 13 orang.
Selain itu, kendala lainnya yang ditemukan dalam proses pemulangan PMI/WNI, antara lain belum jelasnya dukungan pembiayaan logistik penanganan pemulangan PMI Mandiri/Kaliberasi, serta dampak dari kebijakan Pemerintah terkait pelarangan mudik mulai 6 hingga 17 Mei 2021, yang mengakibatkan meningkatnya kepulangan PMI Mandiri/Kaliberasi pada hari-hari sebelum mudik yang memengaruhi ketersediaan moda transportasi dari daerah Kepulauan Riau menuju wilayah tujuan akhir PMI.
“Anggaran untuk logistik memang terbatas. Saran dari kami, masing-masing daerah membentuk Satuan Gugus Tugas yang di dalamnya terdiri dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, begitu juga TNI dan Polri,” kata Doni.
Mengenai bantuan logistik yang dihitung oleh BPKP Provinsi Kepri senilai Rp2,4 miliar per bulannya, dikatakan Doni, bergantung pada jumlah PMI yang pulang ke Tanah Air.
“Jika jumlah kepulangannya besar, maka akan dibutuhkan biaya yang lebih besar daripada itu. Ini akan kami bicarakan terlebih dahulu dengan Kementerian Keuangan, sehingga bantuan ini bisa diberikan secara maksimal kepada Provinsi Kepulauan Riau,” ungkap Doni.
Sementara itu, Walikota Batam/Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, yang juga Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Batam, mengatakan, pihaknya akan terus mendukung penanganan Covid-19 di Kota Batam dan pemulangan PMI melalui Batam.
“Mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Karena sebelumnya proses pemulangan PMI ini, kasus Covid-19 di Batam masih rendah. Sedangkan sekarang sudah 400 kasus. Harapan kami dengan perintah dari Kepala BNPB dan bantuan biaya dari pusat, kasus Covid-19 dapat menurun,” harap Muhammad Rudi.
Menurutnya, kendala terbesar dari penanganan Covid-19 terdapat pada biaya operasional dan logistik.
“Tidak boleh lagi hanya karantina lima hari dan tes swab satu kali, lalu dipulangkan. Perintah Kepala BNPB tadi harus tinggal lagi lima hari kemudian, lalu dilakukan tes swab kedua kali dan hasilnya negatif, baru boleh pulang. Nah, dua kali pelaksanaan tes ini yang menelan biaya tidak sedikit,” ujar Muhammad Rudi.
Ia juga mengatakan, tahun ini, BP Batam fokus melaksanakan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang kegiatan investasi.
“Kalau tahun 2020 lalu BP Batam sudah memberikan bantuan berupa sembako, tahun ini arahnya fokus ke pembangunan infrastruktur. Artinya kita berbagi peran. Biar BP fokus untuk meningkatkan investasi di Batam,” pungkas Muhammad Rudi. (rud)
