Advertisement
Dalam forum tersebut, Wahyu Wahyudin menyoroti perlunya perhatian khusus dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepri untuk memberikan solusi konkret terhadap status PTK Non-ASN yang belum berhasil lolos seleksi. Ia mengungkapkan kekhawatirannya atas ketidakpastian nasib para tenaga pendidik yang berkontribusi besar dalam mendukung kualitas pendidikan di Kepri.
“Kita harus memastikan tidak ada tenaga pendidik dan kependidikan yang merasa ditinggalkan. Dinas Pendidikan perlu hadir secara aktif untuk mengawal mereka, memberikan pendampingan, dan mencari solusi yang terbaik,” tegas Wahyu Wahyudin.
RDP yang dihadiri oleh perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, anggota Forum PTK Non-ASN, dan sejumlah anggota DPRD Komisi IV ini menjadi ajang bagi para peserta untuk menyampaikan aspirasi dan keluh kesah terkait proses seleksi PPPK. Zontriawan, Ketua Forum PTK Non-ASN, menjelaskan bahwa banyak tenaga pendidik yang telah mengabdi bertahun-tahun namun masih belum memperoleh kejelasan status sebagai PPPK.
Legislator yang terpilih dari Dapil Batam ini menambahkan, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan yang lebih signifikan untuk memastikan para PTK Non-ASN ini mendapatkan hak mereka secara adil. Ia juga mendesak agar evaluasi terhadap seleksi tahap pertama dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas, demi mencegah polemik berkepanjangan.
Rapat tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, salah satunya adalah Dinas Pendidikan harus mengawal persoalan ini secara intensif. Wahyu Wahyudin menegaskan, DPRD akan terus mengawal proses ini hingga ada kepastian dan keadilan bagi semua PTK Non-ASN yang terdampak.
“Keberhasilan pendidikan di Kepri tidak hanya ditentukan oleh kebijakan di atas kertas, tetapi juga oleh perhatian nyata terhadap para tenaga pendidik yang menjadi garda terdepan. Kita harus berdiri bersama mereka,” tutup Wahyu Wahyudin.
