Advertisement
Menurut Hanafi, keterlambatan pembayaran gaji ini telah berdampak pada kesejahteraan dan semangat kerja para tenaga pendidik yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih, terutama di tengah tantangan yang mereka hadapi.
Dalam pernyataannya pada Selasa, 25 Februari 2025, Hanafi mengatakan bahwa guru dan PTK Non-ASN memiliki peran yang sangat penting dalam mencerdaskan anak bangsa, dan keterlambatan pembayaran gaji tentu akan mengganggu kinerja mereka.
“Guru dan PTK Non-ASN adalah pahlawan pendidikan yang berjuang tanpa mengharap banyak. Mereka seharusnya menerima haknya tepat waktu. Sudah saatnya Pemprov Kepri segera menyelesaikan persoalan ini,” ujar Legislator yang terpilih dari Dapil Kepri 2 Bintan-Lingga.
Hanafi juga menambahkan, bahwa masalah ini tidak hanya soal keterlambatan pembayaran, tetapi juga menyangkut masalah keadilan dan hak-hak tenaga pendidik yang telah bekerja dengan penuh dedikasi.
"Kami meminta Pemprov Kepri untuk segera memberikan solusi agar gaji guru dan PTK Non-ASN yang tertunda dapat segera dibayarkan. Mereka telah bekerja keras untuk mencerdaskan generasi penerus bangsa, dan mereka pantas mendapatkan hak mereka," tambahnya.
Lebih lanjut, Hanafi Ekra berharap agar pemerintah daerah dapat memperbaiki sistem administrasi dan mekanisme pembayaran gaji agar hal serupa tidak terulang di masa mendatang. Dia juga menekankan bahwa pengelolaan anggaran yang baik dan efisien sangat penting untuk memastikan kesejahteraan tenaga pendidik di Kepri tetap terjaga.
Sebagai penutup, Hanafi menegaskan bahwa pihaknya di DPRD Kepri akan terus mengawal permasalahan ini agar segera diselesaikan. "Kami di DPRD Kepri berkomitmen untuk terus memperjuangkan hak-hak guru dan tenaga kependidikan non-ASN di Kepri. Kami berharap ini bisa segera diselesaikan demi keberlanjutan pendidikan yang berkualitas di daerah ini," tandasnya.
