Advertisement
TANJUNGPINANG –Anggota Komisi IV DPRD Kepri, Ismiyati, menyoroti berbagai persoalan perempuan dan anak yang semakin kompleks dan mendesak untuk ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.
Hal ini disampaikannya baru-baru ini kepada wartawan dan setelah
Komisi IV DPRD Provinsi Kepulauan Riau menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Kepulauan Riau baru-baru ini.
Dalam rapat ini, Ismiyati mengungkapkan bahwa persoalan perempuan dan anak yang muncul di permukaan hanya merupakan puncak dari masalah yang lebih besar. Banyak kasus yang tidak terlaporkan atau tidak tertangani dengan baik, sehingga diperlukan pemetaan menyeluruh mengenai kondisi masyarakat di Kepulauan Riau.
"Kita perlu memahami bahwa banyak permasalahan yang tidak terlihat atau tidak dilaporkan. Fenomena gunung es ini menunjukkan bahwa kita harus lebih proaktif dalam menggali dan menangani berbagai kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak," ujar Ismiyati.
Menurutnya, pemetaan ini sangat penting agar kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya bersifat reaktif terhadap kasus-kasus yang mencuat, tetapi juga mampu mencegah dan menangani akar permasalahan secara sistematis.
Dalam rapat tersebut, Ismiyati juga menyoroti beberapa tren negatif yang terjadi di Kepulauan Riau, di antaranya:
- Pertumbuhan penduduk yang rendah, yang dapat berdampak pada perkembangan ekonomi dan sosial daerah.
- Tingkat kelahiran di usia muda yang tinggi, yang berpotensi meningkatkan angka putus sekolah dan kemiskinan.
- Meningkatnya kasus LGBT, yang menjadi perhatian dalam konteks sosial dan budaya di masyarakat.
- Perceraian yang semakin meningkat, yang berdampak pada kesejahteraan anak dan keluarga.
- Kasus perdagangan perempuan dan anak, yang menunjukkan adanya ancaman serius terhadap keselamatan dan hak-hak perempuan serta anak-anak.
- Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang masih sering terjadi dan sulit terungkap karena berbagai faktor sosial dan budaya.
"Dengan adanya tren ini, kita tidak bisa hanya diam. Pemerintah harus memiliki strategi yang tepat dalam menangani setiap persoalan ini agar tidak semakin meluas dan berdampak buruk bagi masyarakat," tegasnya.
Salah satu tantangan utama dalam menangani persoalan ini adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki DP3AP2KB. Meskipun demikian, Ismiyati menekankan bahwa keterbatasan dana tidak boleh menjadi alasan untuk tidak melakukan tindakan nyata.
"Kita paham bahwa anggaran yang tersedia sangat terbatas, tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan apa-apa. Justru di sinilah pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, lembaga sosial, akademisi, dan sektor swasta untuk mencari solusi bersama," jelasnya.
Ia berharap agar pemerintah dapat membangun kemitraan dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan sumber daya yang ada dan memperkuat program-program pemberdayaan serta perlindungan perempuan dan anak.
Harapan untuk Langkah Konkret Pemerintah
Melalui rapat ini, Komisi IV DPRD Kepri berharap ada langkah konkret yang diambil oleh pemerintah dalam menangani isu-isu perempuan dan anak, termasuk dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk program perlindungan dan pemberdayaan.
"Kita ingin melihat ada perubahan yang nyata. Agar masalah yang ada ditangani dengan kebijakan yang jelas dan implementasi yang efektif di lapangan," tutup Ismiyati.
Diharapkan dengan adanya keseriusan dari semua pihak, permasalahan perempuan dan anak di Kepulauan Riau dapat ditangani dengan lebih baik, sehingga kesejahteraan dan perlindungan bagi kelompok rentan ini dapat terus meningkat.
