Saiful K. Teibang
27 Februari 2025, 09:24 WIB
Last Updated 2025-02-27T02:24:22Z

SPMB 2025: DPRD Kepri Desak Disdik Tingkatkan Transparansi dan Akses Informasi

Advertisement

 TANJUNGPINANG – Legislator DPRD Kepulauan Riau, Hanafi Ekra, meminta Dinas Pendidikan (Disdik) untuk mendorong sekolah-sekolah agar lebih gencar dalam mensosialisasikan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Menurutnya, sosialisasi yang lebih intensif akan membantu calon siswa dan orang tua memahami proses seleksi dengan lebih baik, sehingga mengurangi potensi kesalahan atau kesalahpahaman dalam pendaftaran.

Hanafi menyoroti bahwa pada tahun sebelumnya, masih banyak kendala dalam proses penerimaan peserta didik, seperti kurangnya pemahaman mengenai jalur seleksi, kuota penerimaan, serta sistem zonasi. Ia menegaskan bahwa permasalahan ini harus diantisipasi dengan informasi yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. "Sekolah-sekolah perlu lebih aktif dalam memberikan penjelasan kepada calon siswa dan orang tua agar tidak ada kebingungan seperti yang terjadi sebelumnya," ujarnya.

Selain melalui media sosial dan situs resmi Disdik, Hanafi juga mengusulkan agar sekolah-sekolah mengadakan sesi sosialisasi tatap muka dan seminar bagi orang tua siswa. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan bahwa informasi mengenai SPMB 2025 tersampaikan dengan baik, terutama bagi mereka yang kurang familiar dengan sistem pendaftaran berbasis daring.

Lebih lanjut, Hanafi meminta Disdik untuk berkolaborasi dengan pihak terkait, termasuk komite sekolah dan pemerintah daerah, guna memastikan setiap sekolah memiliki strategi komunikasi yang efektif dalam menyebarluaskan informasi. "Dengan adanya koordinasi yang baik, harapannya proses seleksi tahun ini dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel," tambahnya.

Dengan dorongan dari DPRD Kepri, diharapkan SPMB 2025 dapat terlaksana dengan lebih baik dibanding tahun sebelumnya. Hanafi menekankan bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak, dan oleh karena itu, setiap pihak harus bekerja sama dalam menciptakan sistem seleksi yang adil, jelas, dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat.